Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Hutang dan Tunggakan Pajak Di Buleleng,Bali Capai Rp. 100 MILYAR

Kamis, 01 Desember 2022 | 01:09 WIB Last Updated 2023-05-06T01:16:22Z


SINGARAJA, BALI - Hutang pajak di Buleleng terus menanjak pesat. Sampai Desember 2021, Tubuh Pengurus Keuangan dan Penghasilan Wilayah (BPKPD) Buleleng menulis Hutang alias tunggakan pajak sentuh angka Rp 101,48 miliar. Sekitar Rp 93,77 miliar salah satunya sebagai tunggakan pajak dari bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kepala BPKPD Buleleng Gede Sugiartha Widiada mengutarakan, Hutang pajak dari bidang PBB memang lumayan besar. Karena Hutang itu sebagai penumpukan dari tersisa Hutang yang dilimpahkan saat perubahan wewenang pengambilan PBB dari Kantor Servis Pajak (KPP) Pratama ke Dinas Penghasilan Wilayah (Dispenda) Buleleng.

Sugiartha akui faksinya sudah berusaha memaksimalkan usaha penagihan, intinya pada Hutang PBB. Tetapi selalu terhalang dalam temukan subyek wajib pajak. Ada yang ada di luar wilayah, ada juga yang tidak dikenali oleh masyarakat.

"Kami kan punyai tenaga di UPTD penagihan. Itu telah kami maksimalkan tiba ke lokasi. Koordinir dengan kelian banjar dinas dan kelian subak. Tetapi banyak subyek pajaknya yang tidak bertemu. Pada akhirnya ini berkembang terus angkanya," kata Sugiartha saat dijumpai di ruangan kerjanya tempo hari (30/11).

Menurut Sugiartha faksinya telah berusaha memaksimalkan penagihan pajak. Satu diantaranya dengan berikan stimulan rileksasi. Pemerintahan siap menghapus Hutang pajak di tahun 2015 dan beberapa tahun awalnya, jika wajib pajak bayar Hutang pajak tahun 2016 sampai 2022.

Selama ini usaha itu sudah berbuah hasil, walau belum maksimal. Sekarang Hutang pajak yang sudah sukses diambil sejumlah Rp 8,83 miliar yang dari 9.471 wajib pajak.

Apa tidak dapat memutihkan pajak? Sugiartha mengutarakan, proses pemutihan pajak sudah ditata dalam peraturan yang ketat. Sesuai ketentuan, pajak dipastikan kedaluwarsa jika sudah tidak dibayar sepanjang 15 tahun beruntun.

"Permasalahannya kan yang banyak itu pada beberapa tahun yang baru. Dari tahun 2018 ke atas. Kami gandeng kejaksaan untuk usaha penagihan. Kami maksimalkan dahulu usaha penagihan. Permasalahan penghilangan atau bagaimana, itu kelak ditelaah dahulu," tegasnya

×
Berita Terbaru Update